Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang dianugerahi wilayah laut yang sangat luas, mencakup dua per tiga dari total luas yurisdiksi wilayah kedaulatan nasional. Posisi geografisnya yang berada di persimpangan dua samudra dan dua benua menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur pelayaran internasional lintas maritim paling sibuk dan bernilai strategis tinggi di dunia, yang dilalui oleh ribuan kapal kargo asing setiap harinya. Kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah serta posisi geopolitik yang krusial ini di sisi lain mendatangkan tantangan penegakan hukum dan keamanan laut yang sangat berat, kompleks, dan multidimensional, mulai dari ancaman pencurian ikan ilegal oleh kapal asing (illegal fishing), penyelundupan barang komoditas dan narkotika antar-negara, perdagangan manusia, pembuangan limbah beracun di laut lepas, hingga potensi pelanggaran kedaulatan wilayah oleh armada militer negara asing. Guna menjaga wilayah laut yang luas tersebut, negara telah mendirikan berbagai lembaga penegak hukum sektoral yang dibekali dengan armada kapal patroli masing-masing. Namun, dalam tataran operasional penegakan hukum maritim harian, kehadiran banyak lembaga ini justru melahirkan problematika baru berupa tumpang tindih kewenangan (overlapping jurisdiction) yang pelik, sebuah topik tata kelola pemerintahan nasional yang dibedah secara kritis oleh portal berita Newsharian.id.
Urgensi dari evaluasi mendalam mengenai penataan kelembagaan keamanan laut ini terletak pada inefisiensi anggaran negara serta lemahnya kepastian hukum bagi para pelaku industri pelayaran kapal niaga akibat banyaknya instansi yang merasa memiliki hak untuk melakukan pencegatan dan pemeriksaan di tengah laut. Pada saat sebuah kapal niaga melintasi perairan Indonesia, kapal tersebut dapat dihentikan dan diperiksa secara berulang-ulang oleh instansi yang berbeda-beda pada hari yang sama—mulai dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Polairud Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, hingga Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan keluhan dari dunia usaha karena menghambat kelancaran arus logistik perdagangan nasional, melainkan juga melemahkan wibawa penegakan hukum maritim Indonesia di mata internasional karena tidak adanya satu komando yang jelas dan tegas dalam merespons ancaman keamanan siber dan fisik di laut. Melalui artikel analisis tata kelola hukum, pertahanan negara, dan kebijakan publik yang ditulis secara ekstensif, tajam, dan mendalam ini, kita akan mengurai benang kusut dasar hukum tumpang tindih antar-instansi maritim, mengevaluasi efektivitas Bakamla sebagai embrio penjaga pantai nasional (coast guard), menganalisis kerugian ekonomi dunia pelayaran, hingga merumuskan cetak biru reformasi legislasi menuju sistem tunggal Single Agency for Single Task demi tegaknya kedaulatan maritim Indonesia yang disegani dunia.
Mengurai Benang Kusut Regulasi Tumpang Tindih: Analisis Benturan Undang-Undang Sektoral yang Membekali Banyak Instansi dengan Kewenangan Penyidikan di Laut
Akar penyebab terjadinya tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di perairan Indonesia bersumber dari disharmoni regulasi pada tingkat undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan parlemen pada masa lalu secara parsial tanpa adanya visi integrasi maritim yang komprehensif. Sebagai contoh, TNI AL menjalankan mandat penegakan hukum berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Polairud bergerak berdasarkan UU Kepolisian, Bea Cukai memiliki taji hukum khusus berdasarkan UU Kepabeanan untuk menindak penyelundupan, sedangkan KPLP bersandar pada UU Pelayaran untuk menjaga keselamatan pelayaran.
Ketika Bakamla didirikan melalui UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dengan tugas pokok menyelenggarakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, undang-undang tersebut tidak serta merta mencabut kewenangan operasional penyidikan yang dimiliki oleh instansi-instansi sektoral lama. Akibatnya, terjadi benturan ego sektoral di lapangan siber maritim, di mana setiap instansi berlomba-lomba memperbanyak intensitas penangkapan kapal demi mengejar capaian kinerja internal, mengabaikan prinsip efisiensi penggunaan bahan bakar kapal patroli negara yang dibiayai oleh uang rakyat melalui APBN.
Dampak Ekonomi Terhadap Industri Pelayaran Niaga Domestik dan Internasional: Keluhan Pelaku Usaha Atas Praktik Pemeriksaan Berulang yang Menghambat Rantai Pasok Logistik
Bagi dunia industri pelayaran niaga maritim, waktu adalah mata uang yang paling berharga karena setiap jam keterlambatan kapal bersandar di dermaga pelabuhan akan memicu denda keterlambatan (demurrage) senilai puluhan ribu dolar, meningkatkan biaya sewa kapal, serta mengacaukan rantai pasok pengiriman bahan baku industri di daratan. Praktik penegakan hukum laut Indonesia yang belum terintegrasi sering kali dikeluhkan oleh pelaku usaha domestik maupun asosiasi pelayaran internasional karena sarat akan ketidakpastian hukum dan pemborosan waktu.
Sebuah kapal kargo yang dokumen kelengkapannya telah diperiksa dan dinyatakan bersih oleh patroli TNI AL di perairan tertentu, beberapa mil kemudian dapat dihentikan kembali oleh kapal patroli KPLP atau Polairud untuk memeriksa objek dokumen yang sama persis. Kondisi pemeriksaan berulang yang tidak efisien ini menciptakan citra negatif bagi koridor laut Indonesia sebagai wilayah pelayaran yang berbiaya logistik tinggi (high cost economy) serta membuka celah terjadinya praktik pungutan liar di tengah laut oleh oknum aparat yang memanfaatkan ketidakjelasan batas kewenangan regulasi.
Menakar Posisi Bakamla Sebagai Indonesian Coast Guard: Tantangan Keterbatasan Armada Kapal Patroli, Infrastruktur Radar Pesisir, dan Ego Sektoral Kelembagaan
Dalam konsep tata kelola maritim modern yang dianut oleh negara-negara maju, fungsi penegakan hukum sipil di laut diserahkan sepenuhnya kepada satu lembaga tunggal yang bertindak sebagai penjaga pantai (coast guard), sedangkan kekuatan militer Angkatan Laut difokuskan penuh pada fungsi pertahanan negara menghadapi ancaman perang kedaulatan. UU Kelautan sejatinya telah mengamanatkan Bakamla untuk mengemban peran sebagai Indonesian Coast Guard, namun dalam realisasinya, Bakamla masih menghadapi jalan terjal yang sangat berliku untuk menegaskan dominasi komandonya.
Bakamla hingga saat ini masih mengalami kendala akut berupa keterbatasan kuantitas dan kualitas armada kapal patroli berukuran besar yang mampu mengarungi laut dalam yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta belum meratanya jaringan stasiun radar siber pesisir untuk memantau pergerakan kapal asing secara real-time. Kelemahan infrastruktur ini kian diperparah oleh resistensi terselubung dari instansi-instansi sektoral lain yang enggan melepas kewenangan operasional laut mereka ke bawah koordinasi satu atap Bakamla, membuat cita-cita penyatuan komando maritim masih sebatas retorika di atas meja seminar.
Merumuskan Cetak Biru Reformasi Legislasi Melalui Omnibus Law Keamanan Laut: Menuju Sistem Single Agency for Single Task yang Efisien dan Disegani Dunia
Jalan keluar mendasar untuk mengakhiri karut-marut tumpang tindih penegakan hukum laut Indonesia tidak dapat dicapai hanya dengan menerbitkan peraturan presiden atau memorandum kesepahaman (MoU) koordinasi antar-instansi yang sifatnya rapuh di lapangan. Pemerintah bersama DPR harus memiliki keberanian politik untuk melakukan reformasi legislasi total melalui penyusunan Omnibus Law Keamanan Laut atau revisi komprehensif terhadap Undang-Undang Kelautan.
Melalui regulasi sapu jagat baru tersebut, negara harus secara tegas menerapkan prinsip Single Agency for Single Task dengan melebur fungsi patroli penegakan hukum sipil milik KPLP, Polairud, dan sebagian fungsi non-militer TNI AL ke dalam satu wadah tunggal, yaitu Bakamla yang bertransformasi penuh menjadi badan Indonesian Coast Guard yang independen, kuat, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan meleburnya armada kapal dan personel ke dalam satu komando tunggal, anggaran belanja negara dapat dihemat triliunan rupiah, kepastian hukum bagi dunia pelayaran niaga terjamin secara mutlak, serta kapasitas patroli nasional akan menjadi jauh lebih disegani oleh negara-negara tetangga di kawasan maritim strategis.
Kesimpulan
Evaluasi dan penataan kembali kelembagaan keamanan laut di Indonesia merupakan sebuah langkah reformasi birokrasi dan hukum pertahanan negara yang sangat mendesak, krusial, dan bernilai strategis tinggi demi mengamankan kekayaan maritim nasional serta menegakkan wibawa kedaulatan bangsa di mata internasional. Kita tidak boleh membiarkan wilayah laut yang kaya dan luas ini dikelola dengan manajemen yang terfragmentasi, di mana ego sektoral antar-instansi penegak hukum mengorbankan kepastian hukum dunia usaha pelayaran, memboroskan anggaran fiskal APBN melalui patroli yang berjalan sendiri-sendiri, serta memperlemah kesiapan nasional dalam menangani ancaman kejahatan maritim transnasional modern. Kunci penyelesaian menuntut ketegasan sikap politik presiden untuk melakukan unifikasi sistem kelembagaan laut melalui instrumen Omnibus Law Keamanan Laut, yang memosisikan Bakamla sebagai otoritas tunggal Indonesian Coast Guard penegak hukum sipil di laut, sekaligus mengembalikan fungsi suci TNI Angkatan Laut sebagai benteng pertahanan militer utama kedaulatan negara. Melalui keselarasan komando, penguatan armada teknologi radar siber, dan jaminan kepastian hukum yang kokoh ini, lautan Indonesia akan bertransformasi menjadi ruang hidup yang aman bagi aktivitas perdagangan dunia, sejahtera bagi nelayan lokal, serta berdaulat penuh dari segala bentuk ancaman bahera internasional. Portal berita Newsharian.id akan terus berkomitmen penuh menjadi media yang independen, tepercaya, dan jernih dalam mengawal serta menyuarakan setiap derap reformasi kebijakan pertahanan dan hukum maritim demi kejayaan NKRI sebagai bangsa maritim yang besar dan terhormat.
