Berita Harian Tanpa Rekayasa
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan pada November 2025 kembali memunculkan polemik tajam di publik. Berbagai organisasi hak asasi manusia (HAM) menyoroti potensi risiko yang muncul dari sejumlah pasal baru, khususnya terkait prosedur penahanan tersangka. Pegiat HAM menilai perubahan ini dapat membuka …
Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi 2023, menimbulkan kontroversi publik karena sejumlah ancaman pidana baru yang dianggap bisa membatasi kebebasan sipil masyarakat. Reformasi ini dirancang untuk memperbarui aturan hukum yang sebagian besar masih mengacu pada KUHP era kolonial Belanda, namun …
Revisi KUHP dan KUHAP 2025 dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan sosial, teknologi, dan keamanan nasional. Pemerintah menekankan beberapa tujuan: Memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan modern, termasuk siber, terorisme, dan kejahatan ekonomi. Menyederhanakan prosedur hukum agar penegakan hukum …
Pada 7 November 2025, Imparsial kembali menyoroti isu kritis terkait sistem peradilan militer di Indonesia. Organisasi ini menilai bahwa penerapan hukum terhadap anggota militer masih memiliki celah yang memungkinkan perlakuan berbeda dibanding warga sipil, sehingga berpotensi melemahkan asas persamaan di hadapan hukum. Asas ini merupakan …
1. Pendahuluan Tahun 2025 menjadi babak baru bagi Indonesia dalam memperkuat sistem hukum dan penegakan keadilan.Selama beberapa tahun terakhir, publik menaruh perhatian besar terhadap kasus-kasus hukum yang menyangkut pejabat publik, korupsi, pelanggaran HAM, dan kejahatan digital.Dorongan untuk melakukan reformasi hukum menyeluruh semakin kuat karena masyarakat …
Hukum Indonesia 2025: Reformasi Peradilan, Digitalisasi Hukum, dan Tantangan Penegakan Keadilan Newsharian.id —Bidang hukum Indonesia tengah memasuki fase penting pada tahun 2025.Pemerintah bersama lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil terus mendorong reformasi hukum nasional agar sistem peradilan lebih modern, transparan, dan akuntabel. Isu-isu seperti digitalisasi …
Reformasi Sistem Hukum Indonesia 2025: Antara Digitalisasi, Transparansi, dan Keadilan Sosial Perkembangan hukum di Indonesia pada tahun 2025 menjadi topik penting yang menandai babak baru dalam perjalanan demokrasi dan tata kelola pemerintahan.Dalam menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas sosial, sistem hukum nasional dituntut untuk lebih …
Era Baru Penegakan Hukum Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi dunia hukum Indonesia. Pemerintah bersama Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum lainnya tengah memperkuat sistem peradilan digital yang bertujuan untuk memudahkan akses keadilan bagi seluruh warga negara. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi hukum nasional …